RUU Perampasan Aset Tak Disahkan 15 Desember, Pimpinan DPR Siap Mundur

Waduh, ini bukan lagi janji manis di depan massa. Pimpinan DPR sampai bawa-bawa kursi jabatan nih.

Pimpinan DPR RI menyatakan siap mengundurkan diri jika RUU Perampasan Aset tidak diketok dalam rapat paripurna pada 15 Desember 2026.

Pernyataan itu disampaikan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad saat menerima massa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) dan Aliansi Rakyat Indonesia Peduli (ARIP) dalam audiensi di Ruang Abdul Muis, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/8/2026).

Dalam audiensi tersebut turut hadir Wakil Ketua DPR Saan Mustopa dan Cucun Ahmad Syamsurizal, serta Wakil Ketua Komisi VI DPR Andre Rosiade.

Dasco mengatakan pimpinan DPR sudah berkomitmen menyelesaikan RUU Perampasan Aset sesuai waktu yang telah disepakati. Bahkan, ia menyatakan tidak keberatan memenuhi tuntutan massa terkait pengesahan aturan tersebut.

“Pimpinan DPR berkomitmen untuk menyelesaikan undang-undang ini tepat waktu,” kata Dasco.

Lalu keluar kalimat yang bikin telinga langsung melek.

“Kalau memang tidak selesai, ya kami mengundurkan diri, itu nggak ada masalah,” sambungnya.

Nah, BaRaNers, sekarang tanggalnya sudah disebut terang-terangan: 15 Desember 2026.

Kalau MinRa sih tinggal satu pertanyaan: kalau sudah berani pasang taruhan jabatan, berarti kali ini RUU Perampasan Aset benar-benar harus selesai sesuai janji, dong?

Jangan sampai nanti tanggal 15 Desember datang, rakyat malah disuguhi babak baru: “masih dalam proses pembahasan.”

---

Sumber : TikTok@pikiranrakyat